Seiring dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan pentingnya terhadap kegunaan suatu kendaraan, berbagai upaya yang dilakukan masyarakat baik kalangan menengah, atas dan bawah untuk mendapatkan kendaraan tersebut baik dibeli secara cash/tunai maupun secara kredit. Kesempatan ini pun dijadikan ladang emas bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan. Namun, dalam perjalanan kerap kali terjadi permasalahan yang timbul. Diantaranya ketidak sanggupan dari konsumen untuk membayar pelunasan terhadap kendaraan yang dia beli ( wanprestasi ), ataupun pengalihan benda yang dibeli secara kredit tersebut kepada pihak lain dan pihak leasing pun berupaya untuk menarik kendaraan konsumen tersebut. Persoalan yang timbul apakah upaya yang dilakukan oleh pihak leasing tersebut dibenarkan secara hukum menurut jaminan fidusia?, serta apakah transaksi yang dilakukan oleh pihak konsumen dengan pihak perusahaan leasing sesuai dengan aturan hukum jaminan fidusia?.
Hubungan hukum yang terjadi diantara kedua belah pihak, yakni pihak leasing dan konsumen timbul karena adanya perjanjian utang piutang yang merupakan perikatan awal yang didasarkan atas kepercayaan. Menurut Sri Soedewi Masjhchun Sofwan, “jaminan merupakan hal yang sangat vital demi keamanan pengembalian dana yang telah diberikan kepada kreditur dan untuk kepastian hukumnya. Di dunia perjanjian utang piutang yang merupakan perikatan awal dari munculnya jaminan dikenal adanya lembaga jaminan yang di dasarkan atas kepercayaan, yaitu Fiduciaire Eigendoms Overdracht ( FEO) ) yang dikenal dengan nama fidusia. Lembaga jaminan ini sebelumnya tidak di atur dalam suatu peraturan perundang - undangan secara khusus, namun sejak tanggal 30 September 1999 pemerintah telah mengundangkan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaga jaminan ini dikenal dengan nama fiducia cum creditorecontracia, artinya yaitu suatu janji (berupa) kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas hutangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila hutangnya sudah dibayar lunas. Dalam hal fiducia cum creditore pemberi fidusia tetap menguasai benda obyek fidusia. Dengan tetap menguasai benda tersebut pemberi fidusia dapat menggunakan benda tersebut. Lembaga jaminan fidusia sebagaimana yang dikenal dalam bentuk Fiduciaire Eigendoms Overdracht (FEO) yaitu peralihan hak milik secara kepercayaan, hal ini timbul berkenaan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata tentang gadai yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai. Larangan tersebut mengakibatkan bahwa pemberi gadai tidak dapat mempergunakan. Untuk persoalan jaminan atas benda bergerak ataupun bangunan yang ada padanya tidak di bebankan dengan Hak Tanggungan yang paling tepat diantara ke-empat hukum jaminan yang ada adalah jaminan fidusia. Dalam jaminan fidusia pemberi fidusia tetap menguasai benda objek fidusia. Sehingga benda tersebut dapat digunakan, lain halnya dengan gadai
Subekti berpendapat suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak dan para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat tersebut. Pengaturan tentang perjanjian diatur terutama di dalam KUHPerdata (BW), tepatnya dalam Buku III, disamping mengatur mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian juga mengatur perikatan yang timbul dari Undang-Undang, misalnya tentang perbuatan melawan hukum. Hukum perjanjian menganut Asas-asas perjanjian, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka dalam hukum perjanjian yang mengandung asas kebebasan bagi masyarakat untuk membuat perjanjian, dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya. Asas-asas perjanjian diatur dalam KUHPerdata, yang sedikitnya terdapat 5 asas yang perlu mendapat perhatian dalam membuat perjanjian: a. Azas Kebebasan Berkontrak ( freedom of contract ) , b. Azas Kepastian Hukum ( pacta sunt servanda ), c. Azas Konsensualisme, d. Azas Itikad Baik ( good fail megoeder trouw ), e. Azas Kepribadian. Serta persyaratan sahnya perjanjian dapat dikaji berdasarkan hukum kontrak yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan aturan hukum jaminan fidusia, ”benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan” ( pasal 11 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia ). ”Dan pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris” ( pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999 ) serta “pendaftaran jaminan fidusia di daftarkan pada kantor pendaftaran fidusia” ( pasal 12 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 ) dalam hal ini Kantor Kementerian Hukum dan HAM. Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka sistem yang diatur dalam Undang-Undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut. Banyak lembaga pembiayaan ( finance ) dan bank ( bank umum maupun bank perkreditan ) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen ( consumer finance ). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur atau pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur atau pemberi kredit, lalu kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan Akta Notaris di hadapan Notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur atau penerima kredit. Yang dengan sertifikat tersebut kreditur memiliki hak eksekusi langsung ( parate eksekusi ) terhadap objek fidusia tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam Akta Notaris di hadapan Notaris dan tidak di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan sertifikat. Akta seperti hal tersebut merupakan akta di bawah tangan. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan berisiko apabila kreditur melakukan eksekusi secara sepihak karena menganggap memiliki hak, akan tetapi dengan tindakan tersebut dapat dikatakan bahwa kreditur bertindak sewenang-wenang apalagi jika debitur telah melaksanakan sebagian dari kewajibannya sesuai yang diperjanjikan.
Sehingga dapat dikatakan bahwa di atas barang tersebut terdiri dari sebagian hak kreditur dan sebagian lagi merupakan hak debitur, apalagi mengingat bahwa pembiayaan atas objek jaminan fidusia di dasarkan atas penilaian yang tidak penuh sesuai dengan nilai barang, ataupun benda yang di eksekusi tersebut tidak di lelang melalui Badan Penilai Harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum sebagaimana yang di atur dalam pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam pada itu pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam pelaksanaan eksekusi. Dan setiap janji pelaksanaan eksekusi yang bertentangan dengan ketentuan tersebut ( pasal 29 dan pasal 31 UU No. 42 tahun 1999 ) batal demi hukum, begitu juga janji yang memberikan kewenangan kepada kreditur penerima fidusia untuk memiliki benda tersebut. Lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pelelangan barang jaminan adalah Direktorat Jenderal ( Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara ) selanjutnya disingkat KP2LN, serta dapat juga diajukan pada Balai Lelang, menurut pasal 12 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 40/PMK.07/2006.
Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihannya, sedangkan jika tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, debitur tetap bertanggung jawab. Tindakan kreditur tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata dan dapat digugat ganti kerugian. Pendaftaran jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia. Penegasan lebih lanjut dapat dilihat dalam ketentuan pasal 28 UU jaminan fidusia yang menyatakan apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari 1 ( satu ) perjanjian jaminan fidusia, maka kreditur yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah penerima fidusia. Dengan dilakukannya pendaftaran akta jaminan fidusia, berarti perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian kebendaan dalam perspektif hukum perdata. Pendaftaran jaminan fidusia pun diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 Tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk ( tidak sesuai dengan ketentuan hukum jaminan fidusia) termasuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan:
“ 1.Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.
“ 2.Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini”. Situasi ini dapat terjadi jika kreditur dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditur yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia. Bahkan pengenaan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dan debitur. Sebagaimana penjelasan saya di atas tadi.
Melihat penjelasan di atas tadi, adapun tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia adalah : 1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, 2. Memberikan hak yang didahulukan ( preferen ) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, 3. Memenuhi asas publisitas ( terbuka untuk umum ) sehingga mudah dikontrol. Dan akan terjadi potensi yang besar akan kerugian keuangan pendapatan Negara non pajak sebagaimana yang di atur dalam UU no. 20 Tahun 1997 Tentang Pendapatan Negara Non Pajak, yang di akibatkan oleh pembiayaan terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan secara fidusia. Bahwa asas perjanjian pacta sun servanda yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Namun, perjanjian yang di buat dengan hukum jaminan harus terikat dengan ketentuan hukum jaminan yang mengaturnya. Sehingga prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya. Menilik kebelakang persoalan, apakah pihak leasing selaku perusahaan pembiayaan kendaraan melakukan ketentuan sebagaiamana yang diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 Tentang jaminan fidusia?, Jika tidak maka status hukum terhadap kendaraan yang dibiayai oleh pihak leasing tidak sebagai status jaminan fidusia dan hal ini akan menjadikan blunder bagi kedua belah pihak untuk saling melaporkan. Baik tuntutan pidana yang akan dilakukan oleh pihak konsumen sebagai debitur maupun gugatan perdata yang akan ditempuh oleh pihak leasing sebagai kreditur ataupun sebaliknya. Sehingga hal ini akan menjadi dilematis bagi pihak perusahaan leasing dengan dalih mengejar margin yang besar juga harus memperhatikan rasa keadilan bagi semua pihak. Masyarakat sebagai konsumen langsung pun harus lebih kritis dan teliti dalam melakukan setiap transaksi. Dan harapan terhadap pemerintah agar kepastian hukum, rasa keadilan dan ketertiban hukum dalam masyarakat lebih penting dalam mewujudkan negara yang sejahtera atau welfare state dalam kesimbangan antara das sein dan das solan di dalam negara hukum.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar