Berbicara tentang sistem ketatanegaraan Republik Indonesia kita sepakat bahwa kita menganut asas demokrasi. Suatu kata yang sering didengungkan di negeri ini, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berbagai elemen politik di negeri ini mendeskripsikan dirinya sebagai demokrat. Sehingga kelihatannya demokrasi melegitimasi kehidupan politik modern yang mengakibatkan penyusunan dan penegakkan hukum dipandang adil dan benar jika ‘demokratis’. Namun, pada kenyataannya tidak selalu demikian. Pada tulisan ini saya ingin mengajak pembaca untuk melihat dan berpikir atas apa yang dinamakan kata “demokrasi” yang ada di negeri ini, apakah sesuai dengan hakekat makna demokrasi itu sendiri.
Kata demokrasi atau democracy dalam bahasa Inggris diadaptasi dari kata demokratie dalam bahasa Perancis pada abad ke-16. Namun, asal kata sebenarnya berasal dari bahasa Yunani demokratia, yang diambil dari kata demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan (memerintah). Ada berbagai jenis konsep dan bentuk demokrasi menurut berbagai ahli. Namun, hal tersebut tidak akan saya bahas disini. Permasalahan yang timbul saat ini adalah bagaimana mengimplementasikan demokrasi itu sendiri di dalam praktik. Kendati di atas secarik kertas menyebutkan “demokrasi” sebagai asasnya yang fundamental namun praktiknya mengambil jalur atau cara-cara yang sangat tidak demokratis. Berdasarkan studi politik, fenomena demokrasi itu dapat dibedakan atas demokrasi normatif dan demokrasi empirif. Demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan-gagasan atau idealita tentang demokrasi yang terletak pada teoritik, sedangkan demokrasi empirik adalah pelaksanaannya di lapangan yang tidak selalu pararel dengan gagasan normatifnya. Sehingga sering terjadinya persilangan antara demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Konstitusi Republik Indonesia mengamanahkan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945. Hal ini pula yang menunjukkan bahwa adanya asas demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam berdemokrasi di negeri ini untuk mengantarkannya sampai tujuan demokrasi diperlukannya kendaraan yang dinamakan partai politik. Dalam arti kata lain, partai politik mendominasi kehidupan berdemokrasi di negeri ini.
Sekali lagi, kita akan mengkaji dari sisi yuridis konstitusi negeri ini kenapa partai politik mendominasi kehidupan berdemokrasi yang saya rangkum dalam tulisan ini. Konstitusi mengamanahkan, pertama; pemilihan calon Presiden dan calon Wakil Presiden melalui kendaraan partai politik, kedua; pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota melalui kendaraan partai politik walaupun boleh melalui jalur perseorangan namun dengan persyaratan yang sangat berat ketimbang melalui partai politik, ketiga; pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui kendaraan partai politik. Hanya satu yang diamanahkan oleh konstitusi tentang pemilihan melalui jalur perseorangan, yakni pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lantas dengan persoalan di atas apakah nilai-nilai demokrasi dikebirikan?. Saya belum bisa menjawab, mari kita lihat studi kasus yang lain lagi. Masih ingatkah kita dengan kasus Lily Wahid dan Effendi Choirie (Gus Choi) yang dipecat dari keanggotaan DPR melalui kebijakan partai politik atau tepatnya recall dikarenakan mengambil sikap yang berseberangan dengan fraksinya. Walaupun sikap politik mereka berdalih berdasar kehendak rakyat yang diwakilinya, namun tidak sejalan dengan partainya. Prosedur yang ditetapkan oleh partai politik yang mengusung mereka sesuai dengan aturan. Sebagaimana yang dimaksud dalam konstitusi kita, yakni pasal 22B UUD 1945 tentang pemberhentian anggota DPR dari jabatannya, UU No. 27 Tahun 2009 pasal 213 ayat 2 huruf e dan h tentang Pemberhentian Antarwaktu anggota DPR yang diusulkan oleh partai politiknya dan karena berhentinya sebagai anggota partai politik, dan UU No. 2 Tahun 2008 pasal 16 ayat 1 huruf d tentang pemberhentian anggota partai politik karena melanggar AD/ART. Meskipun sikap mereka juga dijamin oleh konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 UUD 1945 tentang kebebasan menyatakan pendapat dan pikiran sesuai dengan hati nuraninya.
Partai politik sebagai peserta pemilu legislatif memang berkontribusi dalam mencalonkan kader-kader. Namun, sesungguhnya terpilihnya seseorang di parlemen bukanlah karena diangkat atau ditunjuk partai, melainkan terpilih karena pilihan langsung rakyat sendiri untuk duduk di lembaga perwakilan. Kita tentu akan menolak tipologi Gilbert Abcarian, bahwa wakil rakyat hanya “partisan”, artinya setelah terpilih, lepas hubungannya dengan pemilih dan rakyat yang telah memberikan kuasa kepada si wakil. Sangat manis ketika kita melihat kutipan perkataan dari Manuel Luis Quezon, Presiden I Filipina “My loyalty to my party ends, where my loyalty to my country begins”. Ini menunjukkan bagaimana sikap politisi yang sejati harus bersikap setelah menjabat karena mereka merupakan delegates representation, dimana mereka melakukan kebijakan-kebijakannya sesuai preferensi konstituen dan bukan partai politik. Setelah kita melihat kajian diatas tadi mari kita lihat definisi dari para ahli tentang oligarki. Aristoteles mengemukakan bahwa oligarchi/oligarki adalah pemerintahan oleh sekelompok orang guna kepentingan kelompok (golongannya) sendiri. Menurut tafsir R. Kranenburg di dalam bukunya “Inleiding in de vergelijkende staatsrechtwetenschap” tidak termasuk dalam pengertian demokrasi ialah cara pemerintahan negara yang disebut autocratie atau oligarchie, yakni pemerintahan yang dilakukan oleh segolongan kecil manusia saja, yang menganggap dirinya sendiri tercakup dan berhak untuk mengambil dan melakukan segala kekuasaan di atas segenap rakyat.
Suatu fenomena yang buruk dalam agenda reformasi Indonesia dalam kurun waktu selama 15 tahun dimana terjadinya penyimpangan fungsi dan tujuan politik yang seharusnya dengan kekuasaan politik dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan rakyat. Namun sebaliknya, kekuasaan dijadikan sebagai sumber keuntungan ekonomi dan kekuatan politik oleh segelintir pejabat dan partai politik yang bertengger pada tampuk kekuasaan. Ditambah lagi dengan cost politik yang mahal sehingga membuat para elite politik yang berkuasa pada tampuk kekuasaan eksekutif dan legislatif tidak lagi mementingkan dan berjuang demi kepentingan rakyat namun hanya untuk kepentingan kelompok mereka saja. Suatu sistem yang merusak tatanan kehidupan demokrasi di negeri ini, dimana oligarki politik yang berselimutkan demokrasi menguasai sendi-sendi kehidupan negeri ini. Dalam kesempatan ini pula saya akan mengutip perkataan Prof.Dr.I Gde Pantja Astawa,SH.,MH. dalam memberikan kuliah umum di aula kampus Pertiba pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 “.....kita tidak boleh saling menyalahkan namun kita harus berani merubah keadaan sebagaimana yang dilakoni Amien Rais dalam mengandemen UUD 1945 dan diikuti politisi lainnya....”. Sudah saatnya mereka para elite politik yang duduk pada tampuk kekuasaan eksekutif dan legislatif harus berani merubah keadaan yang ada agar tidak mencacati kedaulatan rakyat demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar